Dari gedung DPRD, ruang rapat dan panggung politik, sampai jalan kampung dan dapur warga: ke mana sebenarnya suara rakyat pergi setelah pemilu selesai?
Pagi belum benar-benar ramai di Tomohon ketika sebuah dapur sudah lebih dulu bekerja.
Air mendidih. Pisau beradu dengan talenan. Minyak mulai panas. Bau bawang yang ditumis perlahan memenuhi ruangan. Di luar, udara dataran tinggi masih menyimpan sisa dingin malam.
Di meja, harga-harga kebutuhan pokok tidak pernah ikut pemilu.
Ia naik ketika harus naik.
Ia turun kalau memang turun.
Dan ia tidak peduli apakah seseorang baru saja memenangkan lima ribu, lima belas ribu, atau seratus ribu suara.
Di dapur seperti itulah politik akhirnya kehilangan semua istilah rumitnya.
APBD menjadi uang yang harus cukup sampai akhir bulan.
Inflasi menjadi harga cabai.
Infrastruktur menjadi jalan yang dilewati setiap pagi.
Pelayanan publik menjadi dokumen yang harus selesai.
Kesehatan menjadi ongkos berobat.
Pendidikan menjadi uang sekolah.
Dan janji politik yang dahulu terdengar gagah di atas panggung akhirnya berubah menjadi pertanyaan yang sangat sederhana:
“Jadi, kapan?”
Pertanyaan itu sebenarnya bukan hanya milik seorang ibu di dapur.
Ia milik petani yang menunggu pupuk.
Milik pedagang kecil yang berharap usaha tidak mati.
Milik keluarga yang membutuhkan layanan kesehatan.
Milik warga yang setiap hari melewati jalan rusak.
Milik anak muda yang mencari pekerjaan.
Dan milik siapa saja yang pada hari pemilu memasukkan selembar surat suara ke dalam kotak, lalu pulang dengan keyakinan bahwa seseorang di gedung pemerintahan akan membawa sebagian hidup mereka ke meja pengambilan keputusan.
Masalahnya, setelah suara dihitung, manusia sering berubah menjadi angka.
Lima belas kursi.
Tiga kursi.
Tujuh kursi.
Delapan kursi.
Empat senator.
Mayoritas.
Minoritas.
Fraksi.
Dapil.
Pokir.
Reses.
APBD.
Istilah-istilah itu memenuhi ruang politik.
Tetapi di luar gedung, rakyat tetap menunggu sesuatu yang jauh lebih sederhana:
hasil.
Setelah tepuk tangan selesai
Pemilu selalu mempunyai pagi setelah kemenangan.
Ada baliho yang masih berdiri.
Ada ucapan selamat.
Ada foto bersama.
Ada jas yang baru disetrika untuk pelantikan.
Ada nama-nama yang berubah menjadi “Yang Terhormat”.
Ada kursi yang mulai memiliki pemilik baru.
Kemudian waktu berjalan.
Hari pertama menjadi minggu.
Minggu menjadi bulan.
Bulan menjadi tahun.
Dan perlahan, suara tepuk tangan menghilang.
Yang tersisa adalah pekerjaan.
Di Kota Tomohon, konfigurasi politik DPRD periode 2024–2029 memberi gambaran yang menarik.
Dari 25 kursi, PDI Perjuangan memiliki 15 kursi, Gerindra tiga kursi, dan Golkar tujuh kursi.
Delapan belas berhadapan dengan tujuh.
Mayoritas berhadapan dengan minoritas.
Secara matematika, persoalannya sederhana.
Secara politik, jauh lebih rumit.
Sebab 18 kursi bukan hanya 72 persen dari sebuah lembaga.
Ia adalah 18 mandat.
Dan tujuh kursi bukan sekadar tujuh kursi yang kalah jumlah.
Ia adalah tujuh mandat yang tetap memiliki hak untuk bertanya.
Di situlah demokrasi mulai menarik.
Sebab mayoritas tidak otomatis berarti benar.
Minoritas juga tidak otomatis berarti benar.
Yang membedakan keduanya bukan jumlah kursi, melainkan bagaimana kursi itu digunakan.
Ketika pemerintah terlalu nyaman
Ada sebuah bahaya yang sering muncul ketika eksekutif dan legislatif memiliki hubungan politik yang sangat nyaman.
Bukan selalu korupsi.
Bukan selalu kolusi.
Bukan pula otomatis sebuah pelanggaran.
Bahaya yang lebih halus adalah hilangnya ketidaknyamanan yang sehat.
Padahal demokrasi membutuhkan sedikit ketidaknyamanan.
Pemerintah perlu ditanya.
Anggaran perlu dibaca.
Program perlu diuji.
Proyek perlu diperiksa.
Kebijakan perlu diperdebatkan.
Bahkan orang-orang yang duduk dalam satu koalisi sesekali harus mampu mengatakan:
“Tidak.”
Bukan karena mereka membenci pemerintah.
Bukan karena mereka ingin menjatuhkan wali kota.
Bukan karena setiap perbedaan harus dijadikan pertarungan.
Tetapi karena ada sesuatu yang lebih besar daripada kenyamanan politik:
kepentingan publik.
Jika semua orang di ruangan selalu setuju, kita patut bertanya bukan hanya apakah keputusan itu benar.
Kita juga perlu bertanya:
Apakah keputusan itu pernah benar-benar diuji?
Itulah sebabnya kritik bukan musuh pemerintahan.
Kritik adalah salah satu cara pemerintah mengetahui apakah dirinya sedang berjalan di jalan yang benar atau hanya berjalan karena semua orang di sekelilingnya mengangguk.
Tujuh kursi yang tidak boleh menjadi tujuh anggukan
Golkar mempunyai tujuh kursi di DPRD Tomohon.
Jumlah itu memang jauh lebih kecil dibandingkan 15 kursi PDI Perjuangan.
Tetapi tujuh bukan angka yang tidak berarti.
Tujuh kursi cukup untuk bertanya.
Cukup untuk meminta dokumen.
Cukup untuk membaca anggaran.
Cukup untuk mengkritik.
Cukup untuk mengawasi.
Cukup untuk mengatakan bahwa sebuah kebijakan perlu diperbaiki.
Dan, kalau perlu, cukup untuk berdiri ketika yang lain memilih duduk.
Golkar juga tidak harus menolak semua kebijakan pemerintah hanya supaya terlihat sebagai oposisi.
Menolak segala sesuatu bukan keberanian.
Kadang hanya kebiasaan.
Sebaliknya, menyetujui segala sesuatu juga bukan tanda kedewasaan politik.
Kadang itu hanya bentuk lain dari kemalasan.
Yang dibutuhkan adalah sesuatu yang lebih sulit:
kritik yang mempunyai dasar.
Kalau anggaran naik, mengapa?
Kalau proyek dibangun, untuk siapa?
Kalau program disebut berhasil, apa indikatornya?
Kalau bantuan diberikan, siapa penerimanya?
Kalau perjalanan dinas dilakukan, apa hasilnya?
Kalau pemerintah mengatakan tidak ada masalah, data apa yang digunakan?
Pertanyaan-pertanyaan seperti itu mungkin terdengar membosankan.
Tetapi demokrasi yang sehat memang sering kali membosankan.
Ia bekerja lewat dokumen.
Angka.
Notulen.
Catatan.
Perdebatan.
Dan pertanyaan yang diulang-ulang sampai jawaban menjadi jelas.
Delapan kursi yang membawa pulang ribuan suara
Di tingkat Provinsi Sulawesi Utara, Dapil Minahasa-Tomohon memiliki delapan kursi.
Delapan orang.
Delapan perjalanan politik.
Delapan latar belakang.
Delapan cara bekerja.
Namun mereka membawa satu kesamaan: mandat dari pemilih.
Sebagian sudah berpengalaman selama beberapa periode.
Sebagian relatif baru.
Ada yang pernah menduduki jabatan legislatif sebelumnya.
Ada yang harus membangun rekam jejak dari awal.
Tetapi bagi warga, perbedaan itu sebenarnya tidak terlalu rumit.
Mereka tidak terlalu peduli berapa kali seorang anggota dewan duduk di komisi tertentu.
Mereka lebih ingin tahu:
“Apa yang terjadi dengan usulan kami?”
Di sinilah reses menjadi penting.
Seorang anggota dewan datang.
Warga berkumpul.
Masalah disampaikan.
Catatan dibuat.
Aspirasi dihimpun.
Foto mungkin diambil.
Kemudian rombongan pulang.
Tetapi justru setelah mobil meninggalkan lokasi, pekerjaan sesungguhnya dimulai.
Apa yang terjadi dengan catatan tadi?
Masuk ke mana?
Disampaikan kepada siapa?
Apakah menjadi Pokok Pikiran?
Apakah masuk perencanaan?
Apakah masuk APBD?
Apakah masih berada di meja birokrasi?
Apakah ditolak?
Kalau ditolak, mengapa?
Inilah bagian politik yang paling jarang mendapat sorotan.
Karena kamera biasanya menyukai saat seorang pejabat datang.
Demokrasi justru membutuhkan perhatian pada saat pejabat itu pergi.
182 usulan dan pekerjaan yang belum selesai
Ada satu angka yang seharusnya tidak dibiarkan begitu saja:
182.
Angka tersebut tercatat dalam salah satu agenda reses yang dihimpun dari Dapil Minahasa-Tomohon.
Seratus delapan puluh dua usulan.
Sekilas ia hanya angka.
Tetapi bayangkan jika angka itu dikembalikan kepada manusia.
Seratus delapan puluh dua masalah.
Seratus delapan puluh dua kebutuhan.
Seratus delapan puluh dua alasan seseorang datang ke pertemuan dengan wakil rakyat.
Mungkin ada jalan.
Mungkin air.
Mungkin fasilitas umum.
Mungkin pendidikan.
Mungkin bantuan.
Mungkin sesuatu yang bagi pemerintah terlihat kecil tetapi bagi warga menentukan apakah hidup mereka sedikit lebih mudah atau tetap sama.
Karena itu pertanyaan berikutnya mestinya sederhana.
Dari 182 usulan itu:
Berapa yang masuk perencanaan?
Berapa yang memperoleh anggaran?
Berapa yang selesai?
Berapa yang masih berjalan?
Berapa yang gagal?
Dan berapa yang memang tidak mungkin dilaksanakan?
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih berharga daripada sekadar berita bahwa seorang anggota dewan telah melaksanakan reses.
Sebab menerima aspirasi hanyalah awal.
Bukan akhir.
Ketika kursi berpindah tangan
Demokrasi juga memiliki cerita lain yang tidak kalah menarik: sebuah kursi dapat berpindah.
Seorang calon memperoleh suara.
Kemudian perjalanan politiknya berubah.
Kursi yang sebelumnya ia duduki kemudian berganti pemilik melalui mekanisme pergantian antarwaktu.
Secara hukum, ada prosedur.
Secara administratif, ada aturan.
Semuanya dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Tetapi ada satu hal yang tidak ikut berpindah:
sejarah mandat.
Karena sebuah kursi bukan benda mati.
Di belakangnya ada suara manusia.
Ada pemilih.
Ada harapan.
Ada kampanye.
Ada janji.
Ada nama yang dicoblos.
Ketika kursi berganti orang, pertanyaan demokratis tetap layak diajukan:
Siapa yang dahulu memperoleh mandat?
Mengapa kursi itu berpindah?
Siapa yang menggantikan?
Dan setelah duduk di sana, apa yang dilakukan oleh orang yang baru?
Bukan untuk menghakimi mekanisme PAW.
Melainkan untuk mengingatkan bahwa setiap kursi memiliki cerita.
Senator yang jauh di Jakarta
Cerita tentang representasi tidak berhenti di Tomohon atau Manado.
Ia bahkan bergerak lebih jauh, sampai Jakarta.
Di sana ada empat orang yang mewakili Sulawesi Utara melalui DPD RI.
Lembaganya ada.
Kursinya ada.
Senatornya ada.
Tetapi pertanyaan klasik tetap sama:
Seberapa dekat mereka dengan orang yang mereka wakili?
DPD memiliki mandat representasi daerah.
Tetapi representasi yang tidak terlihat akan mudah dilupakan.
Seorang senator mungkin bekerja dalam rapat.
Mengikuti pembahasan.
Menyampaikan pandangan.
Menghadiri agenda kelembagaan. Tetapi warga di daerah sering kali hanya mengetahui sedikit. Maka persoalannya bukan sekadar apakah senator bekerja.
Persoalannya adalah apakah pekerjaan itu terlihat, dapat ditelusuri, dan dapat dinilai publik.
Politik membutuhkan pertanggungjawaban.
Dan pertanggungjawaban membutuhkan jejak.
Setelah DPRD bicara, lalu apa?
Ini mungkin pertanyaan paling penting dari seluruh cerita.
Karena politik kita sering berhenti pada kata kerja yang sangat mudah:
bicara.
DPRD bicara.
Pemerintah menjawab.
Fraksi menyampaikan pandangan.
Pimpinan menanggapi.
Aspirasi dibacakan.
Program dijanjikan.
Rapat digelar.
Kemudian mikrofon dimatikan.
Apa yang terjadi setelah itu?
Di luar gedung, seorang petani tetap melihat kebunnya.
Pedagang tetap membuka lapak.
Orang tua tetap menghitung biaya sekolah.
Pasien tetap membutuhkan layanan kesehatan.
Pengemudi tetap melewati jalan yang sama.
Anak muda tetap mencari pekerjaan.
Dapur tetap harus mengepul.
Di situlah politik diuji.
Bukan ketika mikrofon menyala.
Tetapi ketika mikrofon sudah mati.
“Gratis” adalah kata yang mahal
Ada kata yang sangat disukai politik:
gratis.
Gratis untuk rakyat.
Traktor gratis.
Pupuk dan benih gratis.
Internet publik.
Kuota.
Dokumen kependudukan.
Persalinan.
Ambulans.
Layanan kesehatan.
Kata itu terdengar indah.
Terutama bagi orang yang sedang menghitung uang di dompet. Tetapi ada satu hukum sederhana dalam kebijakan publik:
sesuatu yang gratis bagi penerima tetap mempunyai biaya bagi negara.
Uang itu berasal dari suatu tempat.
Dari APBD.
Transfer.
Efisiensi.
Pengalihan prioritas.
Atau sumber pembiayaan lainnya. Maka pertanyaan terhadap program gratis bukanlah:
“Apakah rakyat menyukainya?”
Tentu saja.
Pertanyaannya adalah:
Apakah pemerintah mampu membiayainya?
Berapa anggarannya?
Siapa penerimanya?
Apa syaratnya?
Berapa lama?
Bagaimana pengawasannya?
Dan yang paling penting:
apakah janji itu benar-benar berubah menjadi layanan?
Karena kata “gratis” sangat mudah dicetak di baliho.
Jauh lebih sulit mengubahnya menjadi pelayanan yang benar-benar sampai ke rumah warga.
Dari janji kampanye ke meja makan
Pada masa kampanye, politik memiliki panggung.
Ada pengeras suara.
Ada musik.
Ada warna partai.
Ada spanduk.
Ada tepuk tangan.
Ada kalimat-kalimat yang dibuat sedemikian rupa agar mudah diingat.
Tetapi setelah pemilu, panggung itu perlahan dibongkar.
Baliho diturunkan.
Poster mengelupas.
Slogan memudar.
Yang tersisa adalah meja makan.
Di sanalah janji diuji dengan cara yang paling kejam sekaligus paling jujur.
Harga beras tidak bisa dibujuk dengan pidato.
Biaya sekolah tidak turun karena konferensi pers.
Jalan rusak tidak menjadi mulus karena rapat paripurna.
Ambulans tidak muncul hanya karena programnya pernah disebut dalam kampanye.
Dan seorang ibu tidak dapat memasak janji.
Ia membutuhkan bahan makanan.
Seorang petani tidak dapat menanam slogan.
Ia membutuhkan lahan, pupuk, bibit, akses, pasar dan kepastian.
Seorang anak muda tidak dapat membayar kos dengan jargon.
Ia membutuhkan pekerjaan.
Itulah sebabnya politik yang paling mudah dipahami rakyat bukanlah politik di gedung parlemen.
Politik yang paling mudah dipahami rakyat adalah politik di dapur.
Kopi setelah pemilihan
Ada sesuatu yang menarik dari kopi setelah pemilihan. Sebelum pencoblosan, kopi bisa menjadi teman diskusi politik.
Siapa calon yang bagus?
Partai mana yang menang?
Siapa yang akan duduk?
Siapa yang akan kalah?
Setelah hasil diumumkan, pembicaraan berubah.
“Jadi, bagaimana?”
Pertanyaan itu biasanya lebih pendek.
Tidak ada lagi jargon.
Tidak ada lagi slogan.
Tidak ada lagi baliho.
Yang ada hanya kehidupan sehari-hari.
Kalau pemimpin sudah terpilih, apa yang berubah?
Kalau anggota dewan sudah dilantik, apa yang mereka lakukan?
Kalau janji sudah disampaikan, kapan diwujudkan?
Kopi menjadi pahit bukan karena kopinya. Tetapi karena setelah semua pesta selesai, kenyataan kembali duduk di meja yang sama.
Politik punya kalender. Rakyat punya kebutuhan.
Politisi punya kalender pemilu.
Rakyat punya kalender kehidupan.
Perbedaannya besar.
Politisi menghitung lima tahun.
Rakyat menghitung minggu.
Politisi menghitung periode.
Rakyat menghitung tagihan.
Politisi menghitung kursi.
Rakyat menghitung uang belanja.
Politisi melihat persentase suara.
Rakyat melihat apakah anaknya bisa sekolah.
Politisi membicarakan APBD.
Rakyat merasakan APBD melalui jalan, air bersih, puskesmas, sekolah, bantuan, pelayanan dan berbagai hal yang kadang bahkan tidak mereka tahu namanya.
Karena itu, ketika kabinet berganti, pejabat berganti, koalisi berubah, atau struktur kekuasaan bergeser, ada satu bagian dari kota yang sebenarnya tidak berubah:
dapur rakyat tetap menunggu.
Dapur tidak mengenal reshuffle.
Dapur tidak mengenal pergantian fraksi.
Dapur tidak mengenal kompromi politik.
Ia hanya mengenal kebutuhan.
Jangan terlalu cepat puas dengan angka
Partai politik sangat menyukai angka.
Berapa kursi?
Berapa persen?
Berapa suara?
Berapa dapil?
Berapa kemenangan?
Tetapi ada angka yang jauh lebih penting dan jarang dirayakan:
Berapa masalah yang selesai?
Berapa jalan yang diperbaiki?
Berapa warga yang mendapat pelayanan?
Berapa aspirasi yang benar-benar masuk anggaran?
Berapa program yang dapat diukur manfaatnya?
Berapa kebijakan yang dikoreksi setelah ditemukan masalah?
Berapa kali pemerintah menjelaskan kegagalannya secara terbuka?
Angka-angka semacam itu mungkin tidak menghasilkan poster kemenangan.
Tetapi justru itulah angka yang membuat demokrasi mempunyai isi.
Pemilu berikutnya sebenarnya sudah dimulai
Politisi sering menganggap pemilu berikutnya masih jauh. Padahal bagi rakyat, penilaian sudah berlangsung setiap hari.
Satu rapat.
Satu keputusan.
Satu anggaran.
Satu proyek.
Satu kunjungan.
Satu pertanyaan.
Satu sikap.
Satu keberanian mengatakan tidak.
Semua itu perlahan menjadi rekam jejak.
Pemilu berikutnya bukan dimulai ketika baliho pertama dipasang. Ia dimulai sehari setelah pemilu sebelumnya selesai.
Ketika seorang wakil rakyat memilih apakah akan benar-benar bekerja.
Ketika seorang anggota fraksi memilih apakah akan bertanya.
Ketika seorang pejabat memilih apakah akan menjelaskan.
Ketika pemerintah memilih apakah kritik akan dianggap sebagai ancaman atau sebagai alat koreksi.
Dan ketika warga memilih apakah akan terus mengingat.
Kursi bukan milik siapa-siapa
Ada satu kenyataan yang kadang terlupakan oleh orang-orang yang terlalu lama duduk di kursi kekuasaan:
kursi itu bukan milik mereka.
Kursi itu milik mandat.
Dan mandat itu berasal dari rakyat.
Hari ini seseorang duduk.
Lima tahun kemudian orang lain bisa duduk di tempat yang sama.
Nama berubah.
Fraksi berubah.
Partai berubah.
Koalisi berubah.
Tetapi gedungnya tetap berdiri.
Dan rakyat tetap berada di luar.
Karena itu, pertanyaan paling penting bukan siapa yang duduk di kursi.
Pertanyaan paling penting adalah:
Apa yang dilakukan orang yang duduk di sana?
Pada akhirnya, semua kembali ke rumah
Bayangkan kembali pagi di dapur tadi.
Air sudah mendidih.
Makanan mulai matang.
Di luar, kota bergerak.
Kendaraan lewat.
Orang pergi bekerja.
Pedagang membuka lapak.
Petani menuju kebun.
Anak-anak berangkat sekolah.
Sementara di suatu tempat, para wakil rakyat mungkin sedang rapat.
Ada dokumen di atas meja.
Ada mikrofon.
Ada palu sidang.
Ada angka-angka anggaran.
Ada pandangan fraksi.
Ada perdebatan.
Semua itu penting.
Tetapi demokrasi baru benar-benar selesai bekerja ketika sesuatu dari ruangan itu kembali ke kehidupan di luar.
Sebuah jalan yang akhirnya diperbaiki.
Sebuah pelayanan yang menjadi lebih cepat.
Sebuah program yang benar-benar sampai.
Sebuah anggaran yang tidak boros.
Sebuah kebijakan yang dikoreksi.
Sebuah aspirasi yang tidak hilang setelah kamera dimatikan.
Atau bahkan sebuah penjelasan jujur:
“Ini tidak bisa dilakukan sekarang. Ini alasannya.”
Jawaban seperti itu mungkin mengecewakan.
Tetapi kejujuran jauh lebih berguna daripada janji yang tidak pernah sampai.
Sebab rakyat tidak membutuhkan wakil yang selalu mengatakan bisa.
Rakyat membutuhkan wakil yang mengatakan yang benar, bekerja ketika bisa, mengawasi ketika perlu, dan menjelaskan ketika gagal.
Itulah sebabnya tujuh kursi tidak boleh hanya menjadi tujuh kursi.
Delapan kursi tidak boleh hanya menjadi delapan nama.
Delapan belas kursi tidak boleh hanya menjadi angka mayoritas.
Empat senator tidak boleh menjadi empat nama yang jauh di Jakarta.
Dan sebuah jabatan tidak boleh berhenti sebagai gelar yang terdengar terhormat.
Sebab di balik setiap kursi ada seseorang yang pernah berdiri di bilik suara.
Di balik setiap suara ada harapan.
Dan di balik harapan itu ada kehidupan yang terus berjalan.
Pada akhirnya, politik akan selalu kembali ke tempat paling sederhana.
Ke jalan yang dilalui warga.
Ke sekolah yang dimasuki anak-anak.
Ke pasar yang didatangi ibu-ibu.
Ke kebun yang digarap petani.
Ke ruang tunggu rumah sakit.
Ke meja tempat tagihan dihitung.
Dan, akhirnya—
ke dapur.
Di sanalah rakyat tidak membutuhkan pidato.
Tidak membutuhkan slogan.
Tidak membutuhkan baliho.
Mereka hanya ingin tahu satu hal:
setelah semua suara dihitung, setelah semua kursi terisi, setelah semua jabatan dibagi—apakah hidup kami menjadi sedikit lebih baik?
Pertanyaan itu sederhana. Tetapi justru karena sederhana, ia sulit dihindari.
Dan kursi-kursi kekuasaan, cepat atau lambat, harus pulang membawa jawabannya.
