Dari pemekaran kecamatan hingga otonomi daerah, Tomohon dibangun dari sebuah harapan sederhana: agar pemerintah terasa lebih dekat dengan kehidupan warganya. Dua puluh tiga tahun kemudian, pertanyaannya bukan lagi bagaimana menjadi kota, melainkan untuk siapa kota itu dibangun.
Pada pagi hari, Tomohon tidak membutuhkan banyak penjelasan untuk mengingatkan orang bahwa ia adalah kota pegunungan.
Udara masih menyimpan dingin. Kabut sesekali menggantung di lereng. Dari beberapa sudut, Gunung Lokon, Mahawu dan Masarang menjadi latar yang membuat kota ini tampak seperti tempat yang sengaja dirancang untuk hidup dengan tempo lebih lambat.
Tetapi kota tidak pernah benar-benar berjalan lambat.
Di jalan-jalannya, orang berangkat bekerja. Anak-anak pergi ke sekolah. Petani menuju kebun. Pedagang membuka lapak. Angkutan kota mulai bergerak. Motor-motor menyusuri ruas yang menghubungkan satu kelurahan dengan kelurahan lainnya.
Di kantor-kantor pemerintah, rapat dimulai.
Di atas meja, Tomohon berubah menjadi angka.
Ada pendapatan. Ada belanja. Ada transfer dari pemerintah pusat. Ada jalan yang harus diperbaiki. Ada drainase yang harus dibersihkan. Ada sekolah yang membutuhkan perhatian. Ada fasilitas kesehatan yang mesti tetap berjalan.
Dan di antara semuanya ada satu kata yang belakangan semakin sering terdengar:
efisiensi.
Kata itu terdengar sederhana.
Tetapi bagi sebuah kota, efisiensi tidak pernah hanya soal mengurangi angka dalam tabel.
Ia bisa berarti sebuah proyek yang ditunda.
Sebuah jalan yang harus menunggu.
Sebuah bangunan yang belum diperbaiki.
Sebuah program yang dipindahkan ke tahun berikutnya.
Atau sesuatu yang jauh lebih sederhana: seorang warga yang kembali bertanya, kapan pemerintah akan datang ke tempat kami?
Di situlah kisah Tomohon hari ini menjadi menarik.
Sebab kota ini tidak lahir semata-mata dari keputusan pemerintah.
Ia lahir dari harapan warga.
Dan harapan, seperti kota, pada akhirnya harus diuji oleh kehidupan sehari-hari.
Kota Itu Tidak Lahir pada Hari Peresmian
Ada kecenderungan untuk mengingat lahirnya Tomohon sebagai kota otonom melalui satu tanggal.
27 Januari 2003.
Tanggal itu penting.
Melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003, Tomohon resmi dibentuk sebagai daerah otonom bersama Kabupaten Minahasa Selatan.
Tetapi sebuah kota tidak sesungguhnya lahir ketika undang-undang disahkan.
Ia lahir jauh sebelumnya.
Ia lahir dari percakapan, rapat, kegelisahan, perdebatan, dan keinginan orang-orang yang merasa bahwa wilayah mereka sudah berkembang cukup jauh untuk mengurus rumah tangganya sendiri.
Pada masa itu Tomohon masih merupakan bagian dari Kabupaten Minahasa.
Secara administratif, banyak keputusan berada jauh dari kehidupan sehari-hari warga Tomohon. Maka gagasan tentang kota otonom tidak hanya berbicara tentang status.
Ia berbicara tentang jarak.
Jarak menuju pusat pemerintahan.
Jarak untuk mendapatkan pelayanan.
Jarak antara persoalan warga dan meja tempat keputusan dibuat.
Bagi birokrasi, jarak bisa diukur dalam kilometer.
Bagi warga, jarak sering kali diukur dalam waktu, ongkos, dan kerepotan.
Karena itu, perjuangan menuju otonomi sebenarnya mengandung gagasan yang sangat manusiawi: pemerintahan harus lebih dekat kepada orang yang diperintah.
Namun sebelum menjadi kota, Tomohon terlebih dahulu harus mengalami perubahan di dalam dirinya sendiri.
Pada 28 September 2001, DPRD Kabupaten Minahasa menetapkan pembentukan tiga kecamatan di wilayah Tomohon: Tomohon Utara dengan ibu kota Kakaskasen, Tomohon Selatan dengan ibu kota Walian, dan Tomohon Tengah dengan ibu kota Talete II. Pembentukan itu kemudian diresmikan pada 5 November 2001, bertepatan dengan peringatan HUT Minahasa ke-573.
Dua tahun kemudian, perjalanan itu sampai pada pembentukan Kota Tomohon.
Jadi, bila sejarah kota ini hendak dibaca dengan jujur, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan:
otonomi Tomohon dibangun secara bertahap.
Kecamatan dimekarkan.
Wilayah ditata.
Lembaga disiapkan.
Masyarakat bergerak.
Dan akhirnya sebuah kota berdiri.
Bukan karena satu orang.
Bukan karena satu pemerintah.
Bukan pula karena satu tanda tangan.
Kota adalah hasil akumulasi dari banyak orang yang mungkin namanya bahkan tidak pernah masuk buku sejarah.
Mereka yang menghadiri rapat.
Mereka yang mengumpulkan dukungan.
Mereka yang menyumbang tenaga.
Mereka yang percaya bahwa tempat tinggal mereka layak menentukan masa depannya sendiri.
Itulah bagian sejarah yang mudah hilang ketika kota sudah memiliki gedung pemerintahan, lambang daerah, jabatan politik dan anggaran sendiri.
Kita kemudian mudah mengira bahwa kota adalah sesuatu yang diberikan negara.
Padahal, dalam kasus Tomohon, kota juga merupakan sesuatu yang diperjuangkan masyarakatnya.
Sebuah Kota Dibangun dari Bayangan tentang Rumah
Barangkali cara paling sederhana memahami cita-cita otonomi adalah membayangkan sebuah rumah.
Sebelum menjadi kota, Tomohon seperti bagian dari rumah yang lebih besar.
Ada aturan.
Ada pengelola.
Ada dapur.
Ada halaman.
Tetapi keputusan penting tentang rumah tidak seluruhnya dibuat oleh orang-orang yang tinggal di ruangan sendiri.
Otonomi menawarkan gagasan lain:
Mari kita kelola rumah kita sendiri.
Dengan segala risikonya.
Dengan segala kekurangannya.
Dengan uang yang mungkin tidak banyak.
Tetapi dengan kesempatan menentukan apa yang paling penting.
Dua puluh tiga tahun setelah menjadi kota, pertanyaan itu justru kembali dengan bentuk yang berbeda.
Apakah Tomohon sudah benar-benar menjadi rumah yang dikelola sendiri?
Atau ia baru berhasil mengganti papan nama?
Pertanyaan tersebut tidak dimaksudkan untuk meremehkan perjalanan panjang yang sudah dilalui.
Sebaliknya.
Justru karena perjuangan itu serius, hasilnya layak diperiksa secara serius pula.
Sebab otonomi bukan tujuan akhir.
Otonomi adalah alat.
Ia seharusnya membuat hidup warga menjadi lebih baik.
Jika jalan menuju kebun tetap rusak, jika drainase tetap tersumbat, jika fasilitas pelayanan publik tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka warga berhak bertanya: apa yang berubah setelah pemerintah menjadi lebih dekat?
Kota Bunga dan Kontradiksi yang Tumbuh Bersamanya
Tomohon kemudian menemukan identitas yang sangat kuat: Kota Bunga.
Bunga menjadi wajah kota.
Festival menjadi panggungnya.
Tomohon International Flower Festival atau TIFF membawa nama kota ini keluar dari batas geografisnya. Kota kecil di dataran tinggi Minahasa itu memiliki kesempatan tampil di panggung pariwisata nasional bahkan internasional.
Tetapi sebuah kota tidak pernah hanya terdiri dari apa yang terlihat di panggung.
Di belakang parade, ada jalan.
Di belakang taman, ada drainase.
Di belakang hotel dan tempat wisata, ada warga yang membutuhkan air, listrik, sekolah, pelayanan kesehatan, dan transportasi.
Di belakang bunga yang dipamerkan, ada petani yang menanamnya.
Dan di balik seluruh citra kota, ada anggaran yang harus membayar semuanya.
Di sinilah Tomohon menemukan paradoksnya.
Kota bisa terlihat indah, tetapi keindahan tidak otomatis menghasilkan kemandirian fiskal.
Kota bisa memiliki festival besar, tetapi festival tidak otomatis membuat jalan di kelurahan menjadi lebih baik.
Kota bisa dikenal sebagai kota bunga, tetapi bunga tidak otomatis membuat dapur setiap petani lebih sejahtera.
Sebuah kota harus mengubah potensi menjadi kemampuan.
Dan kemampuan itu pada akhirnya harus terlihat dalam kehidupan warganya.
Ketika Angka Turun, Kehidupan Tidak Ikut Berhenti
Tahun 2026 membawa ujian yang berbeda.
APBD Kota Tomohon ditetapkan sekitar Rp578,04 miliar. Angka itu turun cukup tajam dibanding APBD Perubahan 2025 yang berada di kisaran Rp717 miliar.
Secara kasar, penurunannya sekitar 19–20 persen.
Bagi orang yang tidak akrab dengan APBD, angka itu mungkin hanya tampak sebagai angka besar lainnya.
Tetapi anggaran pemerintah sesungguhnya adalah peta tentang apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan pemerintah.
Ketika ruang fiskal menyempit, persoalannya bukan sekadar apakah pemerintah memiliki uang lebih sedikit.
Persoalannya adalah:
apa yang harus dikorbankan?
Pendapatan Asli Daerah Tomohon dalam APBD 2026 hanya sekitar Rp77 miliar, sementara sebagian besar pendapatan masih bergantung pada transfer pemerintah pusat dan daerah. Ketika transfer ke daerah mengalami tekanan, kota-kota yang basis fiskalnya relatif kecil otomatis merasakan guncangannya lebih cepat.
Di sinilah istilah otonomi kembali terasa seperti sebuah kata yang perlu diperiksa.
Tomohon memang memiliki pemerintahan sendiri.
Memiliki wali kota.
Memiliki DPRD.
Memiliki perangkat daerah.
Memiliki APBD.
Tetapi dari sisi fiskal, ruang geraknya masih sangat bergantung pada uang yang datang dari luar.
Dengan kata lain, rumah itu memang sudah memiliki kunci sendiri.
Tetapi sebagian uang untuk membayar listriknya masih dikirim dari rumah besar di kejauhan.
Ketika kiriman berkurang, seluruh penghuni rumah ikut merasakannya.
APBD Bukan Sekadar Angka
Ada satu kesalahan yang sering terjadi ketika membicarakan anggaran.
Kita melihat angka sebagai benda mati.
Padahal setiap angka anggaran memiliki wajah manusia di belakangnya.
Ketika belanja modal turun, itu bukan hanya berarti satu angka dalam tabel berkurang.
Ada jalan yang mungkin menunggu lebih lama.
Ada drainase yang belum disentuh.
Ada fasilitas umum yang harus bersabar.
Ada sekolah yang masuk daftar antrean.
Ada petani yang berharap jalan usaha taninya diperbaiki.
Ada keluarga yang setiap hari melewati jalan rusak tanpa pernah masuk ke ruang rapat tempat anggaran itu dibahas.
Begitu pula ketika anggaran untuk tenaga ASN—PPPK Paruh Waktu— berada dalam tekanan.
Di balik istilah-istilah terdapat manusia yang datang ke sekolah pada pagi hari, mengajar anak-anak, menyelesaikan administrasi, lalu pulang membawa persoalan rumah tangga mereka sendiri.
Mereka tidak hidup dari persentase.
Mereka hidup dari honor.
Dan honor itu harus berubah menjadi beras, listrik, ongkos, uang sekolah anak dan kebutuhan sehari-hari.
Karena itu, ketika pemerintah berbicara tentang efisiensi, pertanyaan paling penting bukan apakah efisiensi diperlukan.
Tentu diperlukan.
Pertanyaannya adalah:
efisiensi untuk siapa, dan penghematan dilakukan di bagian mana?
Kota yang Harus Belajar Memilih
Dalam keadaan anggaran longgar, pemerintah dapat tergoda mengerjakan terlalu banyak hal.
Dalam keadaan anggaran sempit, pemerintah dipaksa memilih.
Dan mungkin justru di sinilah 2026 memberikan pelajaran paling penting bagi Tomohon.
Kota tidak mungkin membiayai semuanya.
Maka ia harus menentukan mana yang benar-benar membuat kehidupan warganya lebih baik.
Jalan yang menghubungkan petani dengan pasar.
Drainase yang mencegah rumah warga kebanjiran.
Sekolah yang membuat anak-anak memperoleh pendidikan layak.
Puskesmas dan pelayanan kesehatan yang dapat diandalkan.
Pengelolaan sampah yang tidak berhenti pada mengangkut sampah dari satu tempat ke tempat lain.
Ruang publik yang aman.
Transportasi yang masuk akal.
Infrastruktur yang dirawat setelah dibangun.
Hal-hal itu mungkin tidak menghasilkan foto seremoni yang bagus.
Tidak selalu menghasilkan panggung.
Tidak selalu menghasilkan baliho.
Tetapi justru itulah pekerjaan dasar sebuah kota.
Sebuah kota yang matang seharusnya tidak diukur dari berapa banyak bangunan yang berhasil diresmikan.
Ia diukur dari berapa banyak persoalan sehari-hari yang berhasil dibuat lebih sederhana.
Dan di Sini Festival Mendapat Pertanyaan Baru
TIFF tetap penting.
Tomohon membutuhkan pariwisata.
Kota ini membutuhkan promosi.
Petani bunga membutuhkan pasar.
Pelaku UMKM membutuhkan pengunjung.
Hotel, restoran, transportasi dan berbagai usaha lokal membutuhkan perputaran ekonomi.
Karena itu, pertanyaannya bukan apakah festival harus ada.
Pertanyaan yang lebih sehat adalah:
apa yang festival tinggalkan setelah panggung dibongkar?
Jika wisatawan datang, apa yang tinggal di kota?
Jika bunga dipamerkan, apakah petani memperoleh pasar yang lebih baik?
Jika hotel penuh, apakah tenaga kerja lokal mendapatkan manfaat?
Jika nama Tomohon masuk pemberitaan nasional, apakah ekonomi lokal ikut bergerak?
Jika pemerintah harus menggandeng sponsor, pemerintah pusat, Bank Indonesia, sektor swasta dan diaspora untuk menopang sebuah acara, apakah kolaborasi itu kemudian menghasilkan ekosistem ekonomi yang mampu hidup di luar kalender festival?
Pertanyaan semacam ini jauh lebih penting daripada sekadar menghitung meriah atau tidaknya sebuah parade.
Sebab festival yang baik bukan hanya menghasilkan tontonan.
Ia seharusnya menghasilkan jejak ekonomi.
Di Kebun, Kota Terlihat dengan Wajah yang Berbeda
Ada bagian dari Tomohon yang jarang menjadi pusat perhatian.
Kebun.
Di sanalah identitas Kota Bunga sebenarnya dimulai jauh sebelum festival.
Di tangan petani, bunga bukan dekorasi.
Ia adalah pekerjaan.
Ia adalah risiko.
Ia adalah biaya pupuk, benih, tenaga kerja, cuaca dan pasar.
Sebuah bunga yang terlihat cantik di panggung festival mungkin telah melewati perjalanan panjang sebelum sampai di sana.
Karena itu, membicarakan Kota Bunga tanpa membicarakan petaninya adalah seperti membicarakan sebuah buku hanya dari sampulnya.
Yang terlihat memang indah.
Tetapi cerita sesungguhnya ada di dalam.
Dan petani adalah salah satu penjaga cerita itu.
Mereka membuat identitas kota tetap hidup, bahkan ketika kamera belum datang.
Mereka bekerja ketika tidak ada parade.
Mereka menanam ketika tidak ada wisatawan.
Mereka menunggu panen ketika pemerintah sedang menyusun anggaran.
Dalam situasi fiskal yang lebih sempit, perhatian terhadap sektor semacam ini justru semakin penting.
Sebab kemandirian sebuah kota tidak hanya dibangun melalui pajak dan retribusi.
Ia juga dibangun melalui ekonomi warganya.
Semakin kuat ekonomi lokal, semakin kuat pula kemampuan masyarakat bertahan ketika anggaran pemerintah mengalami tekanan.
Otonomi yang Sesungguhnya Ada di Gang-Gang Kecil
Ada kecenderungan membicarakan otonomi daerah dalam bahasa yang terlalu tinggi.
Tentang desentralisasi.
Tentang kewenangan.
Tentang struktur pemerintahan.
Tentang pembagian fiskal.
Padahal warga mungkin memiliki definisi yang jauh lebih sederhana.
Otonomi bagi seorang ibu bisa berarti sekolah anaknya tidak bocor ketika hujan.
Bagi petani, bisa berarti jalan menuju kebun tidak menghancurkan hasil panen sebelum sampai pasar.
Bagi pedagang, bisa berarti kawasan tempat mereka berjualan tertata dan ramai.
Bagi orang tua, bisa berarti puskesmas tidak sekadar memiliki papan nama, tetapi benar-benar memberikan pelayanan.
Bagi pejalan kaki, bisa berarti trotoar bukan tempat parkir.
Bagi anak muda, bisa berarti kota menyediakan ruang untuk tinggal, bekerja, berkarya dan membangun masa depan tanpa harus selalu pergi.
Di situlah ukuran paling jujur sebuah kota.
Bukan pada gedungnya.
Bukan pada slogan.
Bukan pada spanduk ulang tahun.
Melainkan pada pengalaman warga ketika berhadapan dengan kehidupan sehari-hari.
Tomohon Tidak Sedang Gagal. Ia Sedang Diuji.
Mungkin terlalu mudah mengatakan Tomohon gagal.
Mungkin juga terlalu mudah mengatakan semua baik-baik saja.
Keduanya sama-sama malas.
Tomohon sudah melewati perjalanan panjang.
Dari kecamatan.
Menjadi tiga kecamatan.
Kemudian menjadi lima kecamatan.
Lalu menjadi kota otonom.
Perjalanan itu menunjukkan bahwa sebuah wilayah dapat berubah ketika masyarakat memiliki kehendak politik dan kesadaran tentang masa depan.
Tetapi sejarah juga mengajarkan sesuatu yang lain:
status tidak pernah menjamin keberhasilan.
Menjadi kota hanyalah awal.
Menjadi kota yang baik adalah pekerjaan yang tidak pernah selesai.
Dan sekarang Tomohon menghadapi persoalan yang lebih dewasa.
Bukan lagi bagaimana memperoleh status.
Bukan lagi bagaimana membuktikan bahwa Tomohon layak menjadi kota.
Melainkan bagaimana mengelola kota dengan sumber daya yang terbatas tanpa kehilangan tujuan awalnya.
Efisiensi dapat menjadi kutukan jika hanya berarti memangkas.
Tetapi efisiensi bisa menjadi kesempatan jika berarti berani membuang kebiasaan lama dan memusatkan uang pada kebutuhan yang benar-benar penting.
Di sinilah kualitas kepemimpinan diuji.
Bukan ketika uang banyak.
Tetapi ketika uang sedikit.
Ketika anggaran sempit, pemimpin tidak bisa menyenangkan semua orang.
Ia harus memilih.
Dan setiap pilihan selalu menunjukkan nilai apa yang sebenarnya dianggap penting.
Kota yang Harus Mengingat Mengapa Ia Dilahirkan
Ada sesuatu yang menarik dalam sejarah Tomohon.
Kota ini dulu diperjuangkan agar pemerintah menjadi lebih dekat.
Kini, setelah lebih dari dua dekade, tantangannya adalah memastikan kedekatan itu tidak berhenti pada alamat kantor.
Pemerintah bisa berada lebih dekat secara geografis tetapi tetap terasa jauh secara sosial.
Bisa memiliki kantor yang besar tetapi tidak memiliki telinga yang cukup panjang untuk mendengar keluhan warga.
Bisa memiliki anggaran tetapi gagal membuat warga merasa bahwa anggaran itu milik mereka.
Di sinilah Tomohon perlu kembali mengingat alasan paling sederhana mengapa ia dulu ingin menjadi kota.
Bukan untuk memiliki lebih banyak kantor.
Bukan untuk memiliki lebih banyak jabatan.
Bukan untuk memiliki kalender kegiatan yang lebih ramai.
Melainkan agar kehidupan orang-orang yang tinggal di dalamnya menjadi lebih baik.
Mungkin itu terdengar terlalu sederhana.
Tetapi hampir semua gagasan besar tentang pemerintahan pada akhirnya kembali ke sana.
Sebuah Kota Tidak Pernah Selesai
Pada suatu sore, ketika parade sudah selesai, lampu panggung dimatikan dan bunga-bunga kembali menjadi tanaman di kebun, Tomohon tetap harus menjalani kehidupan biasa.
Orang pulang kerja.
Anak-anak pulang sekolah.
Pedagang menghitung hasil dagangan.
Petani memikirkan harga.
Sampah harus diangkut.
Jalan harus dirawat.
Drainase harus dibersihkan.
Pajak harus dibayar.
Pemerintah harus bekerja lagi besok pagi.
Tidak ada musik pembuka.
Tidak ada tamu kehormatan.
Tidak ada kamera yang menunggu.
Hanya kota dan orang-orang yang menghuninya.
Di sanalah sebenarnya masa depan Tomohon ditentukan.
Bukan pada seberapa megah ia tampil ketika sedang dirayakan.
Tetapi pada bagaimana ia memperlakukan warganya ketika tidak ada yang sedang menonton.
Tomohon pernah memiliki keberanian untuk meminta rumah sendiri.
Kini tantangannya jauh lebih sulit:
membuktikan bahwa rumah itu memang layak dihuni.
Kota ini tidak perlu berhenti menjadi Kota Bunga.
Ia hanya perlu memastikan bunga tidak menjadi tirai yang menutupi persoalan.
Sebab kota yang matang bukan kota yang tidak memiliki masalah.
Kota yang matang adalah kota yang tahu mana masalah yang harus diselesaikan lebih dahulu.
Dan mungkin, setelah dua puluh tiga tahun perjalanan, Tomohon sedang memasuki fase paling penting dalam sejarahnya.
Bukan lagi masa ketika ia bertanya:
“Kapan kami menjadi kota?”
Melainkan pertanyaan yang jauh lebih berat:
“Setelah menjadi kota, sudahkah kami menjadi apa yang dulu kami perjuangkan?”
Pertanyaan itu tidak membutuhkan seremoni.
Ia membutuhkan jawaban.
Dan jawaban itu, pada akhirnya, tidak akan ditemukan di gedung pemerintahan.
Ia akan ditemukan di jalan yang dilalui warga, di kebun tempat petani bekerja, di sekolah tempat anak-anak belajar, di pasar tempat orang mencari nafkah, dan di rumah-rumah tempat keluarga Tomohon menunggu hari esok.
Di sanalah sebuah kota benar-benar hidup.
Dan di sanalah pula sebuah kota akan diadili oleh sejarah.
